PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

KECAMATAN NANGARORO

DESA PODENURA 

PERATURAN DESA PODENURA

NOMOR  03 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA “BUMDES TANJUNG BATU “ DESA PODENURA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PODENURA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Podenura dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Podenura
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Kepala Desa Podenura adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa Podenura selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
6. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan
9. Modal Desa adalah kekayaan desa yang berwujud uang maupun barang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Desa berasaskan :

1. Akuntabilitas; dan
2. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

1. meningkatkan pelayanan masyarakat;
2. penguatan BUMDes;
3. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
4. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

1. Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa Podenura “ Bumdes Tanjung Batu “ sejumlah yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun 2021. Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.30.000.000 ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) untuk Bumdes Tanjung Batu
2. Sumber Penyertaan Modal sebgaimana dimaksud pada ayat (1) adalah APBDes Tahun Anggaran 2021

Pasal 5

Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1)untuk penguatan atau tambahan modal Usaha BUMDES

BAB IV

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal  kepada Bumdes merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal dIundangkan.

                                                                      Ditetapkan di : Podenura

                                                              pada tanggal   : 08 Maret 2021

                                                               KEPALA DESA PODENURA

                                                                     ANSELMUS NUWA

Diundangkan di Podenura

pada tanggal : 08 Maret 2021

SEKRETARIS DESA PODENURA

SELVIANUS WAKA 

LEMBARAN DESA PODENURA NOMOR 3 TAHUN 2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DESA ……

NOMOR  … TAHUN  …..

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA

1. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli desa (PADes) bagi Pemerintah Desa ….., disamping pendapatan yang berasal dari sektor hasil kekayaan desa dan lain-lain kekayaan milik desa serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa, dipandang perlu adanya penyertaan modal oleh Pemerintah Desa ….. disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Desa di Desa ….. diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli desa (PADes) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan di Desa …..

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  

Cukup jelas.

Pasal 2  

Yang dimaksud dengan :

1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
2. Kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 

Cukup jelas.

Pasal 4 

Cukup jelas.

Pasal 5 

Cukup jelas.

Pasal 6 

Cukup jelas.