Menimbang

:

a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;

b.  bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pelayanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu perlu peran serta pemerintah desa dan Kader Posyandu agar pelaksanaan dapat berjalan efektif;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu.

Mengingat

:

1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2021 Nomor 288)

11. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

12.  Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Menetapkan

:

KESATU

:

Mengangkat dan Menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu  Desa Podenura Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA

:

Kader Pos Pelayanan terpadu mempunyai tugas :

1.      Pendaftaran peserta Posyandu ;

2.      Penimbangan berat badan balita;

3.      Pencatatan;

4.      Pelayanan kesehatan;

5.      Penyuluhan kesehatan;

6.      Percepatan penganekaragaman pangan; 

7.      Peningkatan perekonomian keluarga.

8.      Kegiatan sebelum hari buka Posyandu;

9.      Kegiatan pada saat hari buka Posyandu;

10.  Kegiatan setelah hari buka Posyandu

KETIGA

:

Kader Posyandu berhak mendapatkan Insentif yang besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

KEEMPAT

:

Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

NO

N A M A

NAMA POSYANDU

JABATAN

1.       

NETTY KARUNIA

Maunura

Ketua

2.       

NURMARYAM  ELIAS

Sekretaris

3.       

YUYUN FAUZIA PUA MBUSA

Bendahara

4.       

SITI TAURAF WUDA

Anggota

5.       

SUAIB BAHRUDIN

Anggota

6.       

IDA FITRIA

Rerawete

Ketua

7.       

YOSEFINA IPA KEDANG

Sekretaris

8.       

ELISABETH LITI

Bendahara

9.       

KATARINA LO’A

Anggota

10.   

MARIA IVONIA OWA

Anggota

11.   

FLORENTINA NIJA

Usu

Ketua

12.   

YOLENTA WUDA

Sekretaris

13.   

BERNADETA BARA

Bendahara

14.   

ELENTARIUS NANGA

Anggota

15.   

RAIMUNDUS BHOKO

Anggota

16.   

ERMELINDA MBEE

Bajomabha

Ketua

17.   

FIDELIS NDODE

Sekretaris

18.   

VERONIA OWA

Bendahara

19.   

KATARINA MEDU

Anggota

20.   

KRISTINA NIRA

Anggota