Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara

0 jenis

Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara

0 kegiatan

Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika

0  jenis

Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika

0 kegiatan

Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya

0  jenis

Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya

0 kegiatan

Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri

 0 kasus

Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi

 0 orang

Jumlah  warga  yang  melintasi  perbatasan  negara  tetangga secara tidak resmi

 0 orang

Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan

 0 kasus

Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga

0 kasus

Jumlah kasus  yang  diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI  dan  Kesatuan  Bangsa  Indonesia  di  desa/kelurahan tahun ini

0 kasus

Jumlah  korban  manusia  baik  luka  maupun  tewas  serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan

0 kasus

Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini

0 kasus

Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan  intimidasi  serta  teror  yang  terjadi  di  desa/kelurahan perbatasan antar negara

0 kasus

Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang  terjadi desa/kelurahan ini

0 kasus

Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.

0 kasus

Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya

0 kasus

Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah

0 kasus

Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan

0 kasus

Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain

0 kasus

Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan

2  jenis

Jumlah Wajib Pajak

 120  orang

Target PBB

Rp. 5.367.239

Realisasi PBB

    100 %

Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB

 0 tindakan

Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan

 0  jenis

Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan

 0  orang

Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan

Rp.0

Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan

 0 %

Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan

 0  jenis

Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan

Rp.0 

Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan

 0 %

Jumlah kasus pungutan liar

0 kasus

Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar

0 kasus

.................

Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih

 710 orang

Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu

  717 orang

Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik

 0 orang

Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini

0 partai

Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini

 0 partai

Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan

 1 orang

Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu

 1 orang

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil

        512 pemilih

Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

710 orang

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu

……pemilih

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubenur yang lalu

……pemilih

Penentuan Jabatan Kepala Desa

1.    Dipilih masyarakat secara langsung

Penentuan Sekretaris Desa

3.    Diusulkan oleh Kepala Desa, Dipilih, Diangkat dan Ditetapkan oleh Bupati/Walikota

Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun

1.    Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta disahkan Camat

Masa jabatan Kepala Desa

6 tahun

Jumlah anggota BPD

 5 orang

Penentuan anggota BPD

Dipilih masyarakat secara langsung

Pimpinan BPD

1.    Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung

Pemilikan kantor/ruang kerja BPD

Tidak Ada

Anggaran untuk BPD

Ada

Produk keputusan BPD tahun ini

1.    Peraturan Desa

2.    Permintaan keterangan dari Kepala Desa ... kali

3.    Rancangan Peraturan Desa. ... buah

4.    Menyalurkan aspirasi masyarakat  1 kali

5.    Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa.... kali

6.    Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa ... kali

7.    Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa1  kali

Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

Ada

Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD

 Keputusan Kepala Desa

Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K,  LPM, Karang Taruna, Bumdes,Lembaga  Adat,  Kelompok  Tani  dan  lembaga lainnya sesuai ketentuan

10 unit organisasi

Pemilihan pengurus LKD/LKK

1.    Dipilih oleh rakyat secara langsung

Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk    PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya

 Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/ Lurah

Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK

Aktif

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK

........................ kegiatan

Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK

Aktif

Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK

........................ kegiatan

Alokasi anggaran untuk LKD/LKK

Ada

Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK  termasuk  PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya

Ada

Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK

tidak

Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK  dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD

kurang memadai

Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK

..................................%

Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota  LKD/LKK  termasuk  Dasawisma  dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, danterisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK

2. Tidak ada atau belum terisi semuanya

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan

5 kali

Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan

80 %

Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan

 60 %

Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan

20 %

Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan

100 %

Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan forum Musrenbang Partisipatif

Ya

Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan

tidak

Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif

Ya

Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan

100 %

Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa

 100 %

Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

............%

Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel

……….... kegiatan

Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)

Ada

Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)

Ada

Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan

Ada

Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi

1 kegiatan

Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang

0 kegiatan

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang

100 %

Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota

..........%

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa

…………...kegiatan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah

…….…….. kegiatan

Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang

0 %

Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan

100%

Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan

100 %

Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang  dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat

10 %

Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada

Ada

Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.

tidak

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah

0 kasus

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan

0 kasus

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum

0 kasus

Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan

1 Jenis

Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan

2 kegiatan

Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota

1 kegiatan

Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi

0 kegiatan

Jumlah kegiatan di desa / kelurahan yang didanai APBN

0 kegiatan

Jumlah kelompok arisan

4 buah

Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh

0 orang

Ada tidaknya dana sehat

Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah

Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah

Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus

tidak

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana

Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha

tidak

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun

Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya

Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan

Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian

Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan

Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi

Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya

Ada

Ada tidaknya kerjasama antar Desa/Kelurahan

Ada

Ada tidaknya penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan

Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong dalam penyelesaian konflik di setiap desa/kelurahan oleh masyarakat sendiri

Ada

Ada tidaknya gotong royong dalam menolong keluarga tidak mampu dan fakir miskin di desa dan kelurahan

Ada

Ada tidaknya kegiatan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa

Ada

Kegiatan gotong royong dalam penanggulangan bencana

Ada

Kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong

Ada

Adat istiadat dalam perkawinan

Aktif

Adat istiadat dalam kelahiran anak

Aktif

Adat istiadat dalam upacara kematian

Aktif

Adat istiadat dalam pengelolaan hutan

pernah ada

Adat istiadat dalam tanah pertanian

pernah ada

Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai

pernah ada

Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga

pernah ada

Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam

pernah ada

Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya

pernah ada

Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar

tidak

Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan

0  jenis

Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar

0 jenis

Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah

tidak

Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah

tidak

Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal

tidak

Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga

1 jenis

Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga

0  jenis

Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga

0  jenis

Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.

0  kasus

Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya

0  kasus

Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya

0  kasus

Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya

0  kasus

Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan

Tidak

Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan

Ya

Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat

Tidak

Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri

Tidak

Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain

Tidak

Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas

Tidak

Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi

Ya

Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan

Ya

Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan

Ya

Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain

Tinggi

Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain

rendah

Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota

tidak

Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya

Ya

Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak

 sedang

Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan

 rendah

Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen

sedang 

Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu

 sedang

Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah

 rendah

Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan

jarang

Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan

Tinggi

Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya

tidak

Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat

 rendah